Coretan Arief

Beberapa waktu belakangan ini ada berita yang cukup menjadi perhatian publik, yakni adanya seorang mantri kesehatan desa di pedalaman pulau Kalimantan (kalau nggak salah namanya adalah Pak Misran, mohon koreksinya jika salah) yang diadili dan divonis 3 bulan penjara + denda dua juta rupiah. Mantri ini dihukum karena telah membuka praktek tanpa ijin, lebih tepatnya beliau nggak memenuhi syarat untuk membuka praktek pengobatan, karena pada dasarnya dia nggak pernah mengenyam pendidikan dokter sebelumnya.

Pada dasarnya, hukum memang melarang kita bekerja kalau nggak sesuai dengan kompetensi kita. Praktek kesehatan haruslah seorang dokter, pengajar adalah seorang guru, dan sebagainya. Namun yang terjadi dalam kasus ini adalah, mantri kesehatan ini membuka praktek karena kebutuhan tenaga kesehatan di daerah tempat dia tinggal ini sangat kurang, bahkan sama sekali nggak ada dokter yang bertugas di sana. Kalau sudah begini, apa tega mantri kesehatan ini nggak menolong pas ada orang yang sedang membutuhkan tindakan medis? Apa harus memanggil dokter dari kota terdekat untuk menolongnya?

Kita pasti nggak akan ambil resiko dengan membiarkan seorang pasien mati sia-sia karena nggak ada tenaga medis yang menolongnya, hanya untuk menunggu seorang dokter yang mungkin malah nggak bisa menempuh jarak ke lokasi yang dimaksud.

Semoga ini bisa jadi agenda untuk Departemen Kesehatan agar menyediakan tenaga medis di setiap pelosok Indonesia, agar nggak ada lagi mantri-mantri kesehatan lain yang harus menghadapi hukum dan divonis penjara seperti kejadian ini.